MAKALAH FIQH DAN USUL FIQH Ruang Lingkup Fiqh dan Ushul Fiqh, Sejarah Perkembangan Fiqh, Komponen Hukum Syar'i - RM Tutorial

Terbaru

01 May 2017

MAKALAH FIQH DAN USUL FIQH Ruang Lingkup Fiqh dan Ushul Fiqh, Sejarah Perkembangan Fiqh, Komponen Hukum Syar'i

MAKALAH FIQH DAN USUL FIQH


Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah fiqh dan usul fiqh jurusan komunikasi dan penyiaran islam

Dosen pembimbing :
Dra. Muhsinah Ibrahim M.Ag.



Oleh :
           Asrul Mahfud       (160401023)





JURUSAN KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN AR-RANIRY

2016


KATA PENGANTAR
Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT Berkat limpahan rahmat, karunia dan kuasa-Nya penulis mampu menyelesaikan tugas makalah ini. Shalawat beserta salam juga disanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.
Dalam menyelesaikan makalah ini, penulis melakukan metode penelaahan melalui studi pustaka dan dari bahan bacaan media lainnya yang bertujuan untuk melengkapi materi atau data-data dalam penyusunan makalah ini.
Penulisan makalah ini telah diupayakan semaksimal mungkin, namun disadari bahwa masih terdapat berbagai kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Karena itu, diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaannya dan semoga makalah ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak. AamiinYa Rabbal ’Alamin.


Darussalam, April 2017

Penulis

BAB I PEMBUKA


            Ilmu Fiqh yang bersumber dari kitab suci Al-Quran dan Hadist Nabi, ternyata mampu bertahan dan terus mengetahui kehidupan muslim, baik individu maupun kelompok. Ushul fiqh juga merupakan suatu ilmu yang berisikan tentang kaidah yang menjelaskan cara-cara mengistinbatkan hukum dari dalil-dalilnya. Bahasan tentang kaidah-kaidah kebahasaan ini penting mengingat kedua hukum Islam, yaitu Al-Qur’an dan sunnah berbahasa arab, untuk membimbing mujtahid dalam memahami al-Qur’an dan sunnah sebagai landasan dalam menetapkan hukum tentu perlu mengetahui tentang lafal dan ungkapan yang terdapat pada keduanya.
            Fiqh telah lahir sejak periode sahabat, yaitu sesudah Nabi saw wafat, sejak saat itu sudah digunakan para sahabat dalam melahirkan fiqh, meskipun ilmu tersebut belum dinamakan ushul fiqh. Perkembangan  terakhir dalam penyusunan buku Ushul Fiqh lebih banyak menggabungkan kedua sistem yang dipakai dalam menyusun ushul fiqh, yaitu aliran Syafi’iyyah dan Hanafiyyah.
            Keadaan seperti ini terus berlangsung dan akan terus pula diberikan jawabannya oleh ilmu fiqh terhadap problem yang muncul sebagai akibat dari perubahan sosial yang disebabkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan. Dalam kehidupan umat islam, perkembangan lembaga tidak hanya terjadi sebagai aplikasi ajaran islam, tetapi juga timbul hanya sebagai interaksi umat islam dengan kebudayaan lain. Karena didalam kehidupan bersama diperlukan pranata yang dapat memelihara ketertiban dan ketentraman, termasuk pranata hukumnya.
Dalam sebuah penetapan sebuah hukum yang akan diberlakukan secara umum, perlu diketahui dan juga menjadi sangan urgent untuk dapat memahami apa saja unsur-unsur yang harus ada dalam penentuan tersebut. sebut saja salah satunya adalah hukum itu sendiri, pada umumnya setiap orang pasti mengetahui adanya hukum. Akan tetapi tidak menjamin mereka memahami apa makna sesungguhnya dari hukum tersebut.
Selain itu masih banyak sekali komponen-komponen yang harus ada dalam penentuan sebuah hukum, khususnya hukum syara’ diantaranya adalah hukum, al-hakim, mahkum fiihi dan mahkum alaihi, serta apa saja dalil-dalil yang dapat dipergunakan.
Oleh karena itu diharapkan dengan adanya makalah ini dapat membantu untuk dapat memahami komponen-komponen hukum syara’ beserta dalil-dalilnya secara lebih ringkas.


















BAB II PEMBAHASAN

A.    Pengertian fiqh dan usul fiqh

a.       Pengertian Fiqh
Pengertian fiqh atau ilmu fiqh sangat berkaitan dengan syariah, karena fiqh itu pada hakikatnya adalah jabaran praktis dari syariah[1]. Fiqh secara etimologi berarti pemahaman yang mendalam dan membutuhkan pengerahan potensi akal[2]. Sedangkan secara terminologi fiqh merupakan bagian dari syari’ah Islamiyah, yaitu pengetahuan tentang hukum syari’ah Islamiyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat (mukallaf) dan diambil dari dalil yang terinci. Sedangkan menurut Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin mengatakan fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syar’I yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dengan dalil-dalil yang tafsili. 
Penggunaan kata “syariah” dalam definisi tersebut menjelaskan bahwa fiqh itu menyangkut ketentuan yang bersifat syar’I, yaitu sesuatu yang berasal dari kehendak Allah. Kata “amaliah” yang terdapat dalam definisi diatas menjelaskan bahwa fiqh itu hanya menyangkut tindak tanduk manusia yang bersifat lahiriah. Dengan demikian hal-hal yang bersifat bukan amaliah seperti masalah keimanan atau “aqidah” tidak termasuk dalam lingkungan fiqh dalam uraian ini. penggunaan kata “digali dan ditemukan” mengandung arti bahwa fiqh itu adalah hasil penggalian, penemuan, penganalisisan, dan penentuan ketetapan tentang hukum. Fiqh itu adalah hasil penemuan mujtahid dalam hal yang tdak dijelaskan oleh nash.
Dari penjelasan diatas dapat kita tarik benang merah, bahwa fiqh dan syariah memiliki hubungan yang erat. Semua tindakan manusia di dunia dalam mencapai kehidupan yang baik itu harus tunduk kepada kehendak Allah dan Rasulullah. Kehendak Allah dan Rasul itu sebagian terdapat secara tertulis dalam kitab-Nya yang disebut  syari’ah. Untuk mengetahui semua kehendak-Nya tentang amaliah manusia itu, harus ada pemahaman yang mendalam tentang syari’ah, sehingga amaliah syari’ah dapat diterapkan dalam kondisi dan situasi apapun dan bagaimanapun. Hasilnya itu dituangkan dalam ketentuan yang terinci. Ketentuan yang terinci tentang amaliah manusia mukalaf  yang diramu dan diformulasikan sebagai hasil pemahaman terhadap syari’ah itu disebut fiqh.[3]

b.      Pengertian Usul Fiqh
Kata “ushul” yang merupakan jamak dari kata “ashal” secara etimologi berarti “sesuatu yang dasar bagi yang lainnya”.  Dengan demikian dapat diartikan bahwa ushul fiqh itu adalahilmu yang membawa kepada usaha merumuskan hukum syara’ dari dlilnya yang terinci. Atau dalam artian sederhana : kaidah-kaidah yang menjelaskan cara-cara mengeluarkan hukum-hukum dari dalil-dalilnya.[4] Sebagai contoh didalam kitab-kitab fiqh terdapat ungkapan bahwa “mengerjakan salat itu hukumnya wajib”. Wajibnya mengerjakan salat itulah yang disebut “hukum syara’.” Tidak pernah tersebut dalam Al-Qur;an maupun hadis bahwa salat itu hukumnya wajib. Yang ada hanyalah redaksi perintah mengerjakan salat. Ayat Al-Qur’an yang mengandung perintah salat itulah yang dinamakan “Dalil syara’”. Dalam merumuskan kewajiban salat yang terdapat dalam dalil syara’ ada aturan yang harus menjadi pegangan. Kaidah dalam menentukannya, umpamanya “setiap perintah itu menunjukkan wajib”. Pengetahuan tentang kaidah merumuskan cara mengeluarkan hukum dari dalil-dalil syara’ tersebut, itulah yang disebut dengan ‘Ilmu Ushul Fiqh”.  Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa perbedaan ushul fiqh dan fiqh adalah, jika ushul fiqh itu pedoman yang membatasi dan menjelaskan cara-cara yang harus diikuti seorang fakih dalam usahanya menggali dan mengeluarkan hukum syara’ dari dalilnya. Sedangkan fiqh itu hukum-hukum syara’ yang telah digali dan dirumuskan dari dalil menurut aturan yang sudah ditentukan itu.[5]

B.     Ruang Lingkup Fiqh Dan Usul Fiqh

a.       Ruang Lingkup Fiqh
Ruang lingkup ilmu Fiqh, meliputi berbagai bidang di dalam hukum-hukum syara’, antara lain :
·         Ruang lingkup Ibadat, ialah cara-cara menjalankan tata cara peribadatan kepada Allah SWT.
·         Ruang lingkup Mu’amalat, ialah tata tertib hukum dan peraturan hubungan antar manusia sesamanya.
·         Ruang lingkup Munakahat, ialah hukum-hukum kekeluargaan dalam hukum nikah dan akibat-akibat hukumnya.
·         Ruang lingkup Jinayat, ialah tindak pelanggaran atau penyimpangan dari aturan hukum Islam sebagai tindak pidana kejahatan yang dapat menimbulkan bahaya bagi pribadi, keluarga, masyarakat, dan Negara.

b.      Ruang Lingkup Usul Fiqh
Berdasarkan kepada beberapa definisi di atas, terutama definisi yang dikemukakan oleh al Baidhawi dalam kitab Nihayah al-Sul, yang menjadi ruang lingkup kajian (maudhu’). Ushul fiqh, secara global adalah sebagai berikut:[6]
·         Sumber dan dalil hukum dengan berbagai permasalahannya.
·         Bagaimana memanfaatkan sumber dan dalil hukum tersebut.
·         Metode atau cara penggalian hukum dari sumber dan dalilnya.
·         Syarat – syarat orang yang berwenang melakukan istinbat (mujtahid ) dengan berbagai permasalahannya.



Menurut Al-Ghazali dalam kitab al-Mustashfa ( tanpa tahun, 1 : 8 ) ruang lingkup kajian Ushul fiqh ada 4, yaitu:[7]
·         Hukum-hukum syara’, karena hukum syara’ adalah tsamarah (buah / hasil ) yang dicari oleh ushul fiqh.
·         Dalil-dalil hukum syara’, seperti al-kitab, sunnah dan ijma’, karena semuanya ini adalah mutsmir (pohon).
·         Sisi penunjukkan dalil-dalil (wujuh dalalah al-adillah), karena ini adalah thariq al-istitsmar (jalan / proses pembuahan). Penunjukkan dalil-dalil ini ada 4, yaitu dalalah bil manthuq (tersurat), dalalah bil mafhum (tersirat), dalalah bil dharurat (kemadharatan), dan dalalah bil ma’na al-ma’qul (makna rasional).
·         Mustamtsir (yang membuahkan) yaitu mujtahid yang menetapkan hukum berdasarkan dugaan kuatnya (zhan). Lawan mujtahid adalah muqallid yang wajib mengikuti mujtahid, sehingga harus menyebutkan syarat-syarat muqallid dan mujtahid serta sifat-sifat keduanya.

C.    Sejarah Perkembangan Fiqh Dan Usul Fiqh

a.       Sejarah Fiqh
Para ahli membagi sejarah perkembangan ilmu fiqih kepada beberapa periode yaitu :
1.      Periode pertumbuhan
Periode ini berlangsung selama 20 tahun beberapa bulan yang dibagi kepada 2 masa: [8]
Pertama, ketika nabi masih ada di mekkah melakukan dakwah perorangan secara sembunyi-sembunyi dengan memberi penekanan kepada aspek tauhid. Kemudian diikuti dengan dakwah terbuka. Masa itu berlangsung kurang lebih 13 tahun dan sedikit ayat ayat hukum yang di turunkan.
Kedua, sejak nabi hijrah ke Madinah (16 juli 622m). pada masa ini terbentuklah Negara islam yang dengan sendirinya memerlukan seperangkat aturan hukum untuk mengatur system masyarakat islam madinah. Sejak masa ini berangsur angsur ayat yang berisi hukum turun, baik karena suatu peristiwa kemasyarakatan ataupun adanya pertanyaan pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat, atau wahyu yang di turunkan tanpa sebab. Pada masa ini fiqih lebih bersifat praktis dan realis, artinya kaum muslimin mencari hukum dari peristiwa yang betul betul terjadi.

2.      Periode sahabat
Periode ini bermula dari tahun 11 H (sejak nabi wafat) sampai abad pertama hijriyah (kurang lebih 101 H)
Pada periode ini kaum muslimin telah memiliki rujukan hukum syariat yang sempurna berupa Al Quran dan Hadist rasul. Tetapi tidak semua orang memahami materi atau kaidah hukum yang terdapat pada kedua sumber tersebut.
Karena : [9]
·         Karena tidak semua orang mempunyai kemampuan yang sama maupun karena masa atau pergaulan mereka yang tidak begitu dekat dengan nabi.
·         Karena belum tersebar luasnya materi atau teori teori hukum di kalangan kaum muslimin akibat perluasan daerah.
·         Banyaknya peristiwa baru yang belum pernah terjadi pada masa Rasulullah saw yang ketentuan hukum nya tidak di temukan dalam nash syariat.
Oleh sebab inilah sumber hukum pada masa sahabat ini bertambah dengan ijtihad sahabat untuk menentukan hukum suatu peristiwa yang tidak ada ketentuan hukumnya dalam Al Quran dan Hadist.
Dalam melakukan ijtihad terdapat perbedaan perbedaan pendapat di kalangan sahabat karena : [10]
·         Kebanyakan ayat Al Quran dan Hadist bersifat zhanny dari sudut pengertiannya.
·         Belum termodofikasinya hadis nabi yang dapat dipedomani secara utuh dan menyeluruh.
·         Lingkungan dan kondisi daerah yang dialami, persoalan yang di alami dan di hadapi sahabat itu berbeda beda.

3.      Periode Kesempurnaan
Perode ini disebut juga sebagai periode pembinaan dan pembukuan hukum islam. Pada masa ini fiqih islam mengalami kemajuan yang pesat sekali. Penulisan dan pembukuan hukum islam dilakukan dengan intensif, baik berupa penulisan hadist-hadist nabi, fatwa para sahabat dan tabi’in, tafsir Al Quran, kumpulan pendapat imam-imam fiqih, dan penyusunan ilmu ushul fiqih.
Di antara faktor yang menyebabkan pesatnya gerakan ijtihad pada masa ini adalah karena meluasnya daerah kekuasaaan islam, mulai dari perbatasan Tiongkok di sebelah timur sampai ke Andalusia(spanyol) sebelah barat.
Kondisi ini yang menyebabkan lahirnya pemikir-pemikir besar dengan berbagai karya besarnya[11], seperti Imam Abu Hanifiah dengan salah seorang muridnya yang terkenal Abu Yusuf(Penyusun kitab ilmu ushul fiqh yang pertama), Imam Malik dengan kitab al-Muwatha’, Imam Syafi’i dengan kitabnya al-Umm atau al-Risalat, Imam Ahmad dengan kitabnya Musnad, dan beberapa nama lainnya beserta karya tulis dan murid-muridnya masing-masing.
Diantara faktor lain yang sangat menentukan pesatnya perkembangan ilmu fiqh khususnya atau ilmu pengetahuan umumnya, pada periode ini adalah sebagai berikut: [12]
·         Adanya perhatian pemerintah (khalifah) yang besar tehadap ilmu fiqh khususnya.
·         Adanya kebebasan berpendapat dan berkembangnya diskusi-diskusi ilmiah diantara para ulama.
·         Telah terkodifikasinya referensi-referensi utama, seperti Al-Qur’an (pada masa khalifah    rasyidin), hadist (pada masa Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz), Tafsir dan Ilmu tafsir pada abad pertama hijriah, yang dirintis Ibnu Abbas (wafat 68H) dan muridnya Mujahid(wafat 104H) dan kitab-kitab lainnya.

4.      Periode Kemunduran
Pada periode ini, pemerintah Bani Abbasiyah akibat berbagai konflik politik dan berbagai faktor sosiologis lainnya dalam keadaan lemah. Banyak daerah melepaskan diri dari kekuasaanya. Pada umumnya ulama pada masa itu sudah lemah kemauannya untuk mencapai tingkat mujtahid mutlak sebagaimana dilakukan oleh para pendahulu mereka pada periode kejayaan. Periode Negara yang berada dalam konflik, tegang dan lain sebagainya itu ternyata sangat berpengaruh kepada kegairahan ulama yang mengakji ajaran Islam langsung dari sumber aslinya Al-Qur’an dan hadist. Mereka  puas hanya dengan mengikuti pendapat-pendapat yang telah ada, dan meningkatkan diri kepada pendapat tersebut ke dalam mazhab-mahzhab fiqhiyah. Sikap seperti inilah kemudian mengantarakan umat islam terperangkap kedalam pkikiran yang jumud dan statis.[13]


Beberapa faktor yang mendorong lahirnya sikap taklid dan kemuduran adalah : [14]
·         Efek samping dari pembukuan fiqih pada masa sebelumnya
Dengan adanya kitab-kitab fiqih yang di tulis oleh ulama-ulama sebelumya, baik itu persoalan yang benar-benar telah terjadi atau yang diprediksikan akan terjadi memudahkan umat islam pada masa ini untuk merujuk semua persoalan hukumnya kepada kitab-kitab yang ada itu. Ketergantungan seperti ini mematikan kreativitas, menumbuhkan sifat malas dan hanya mencari yang mudah-mudah.
·         Fanatisme mahab yang sempit
Setiap golongan pada masa ini sibuk mencari dalil untuk menguatkan mazhabnya saja, berupaya menangkis setiap serangan yang datang dari pihak lain dan berupaya membahas serangan tersebut dengan kelemahan tersendiri. Akibatnya , mereka tenggelam dalam suasana chauvinisme yang tinggi,  jauh dari sikap rasionalits ilmiah dn berpaling dari sumber hukum islam yang sebenarnya yaitu Al Quran dan Hiadist.
·         Pengangkatan hakim-hakim muqallid
Pada masa ini para penguasa mengangkat para hakim dari orang-orang yang bertaklid, bukan para ulama mujtahid seperti yang diangkat oleh penguasa-penguasa terdahulu. Sehingga kehidupan taklid pada masa ini semakin subur.

5.      Periode Kebangkitan kembali
Pada periode ini umat islam menyadari kemunduran dan kelemahan mereka sudah berlangsung semakin lama itu. Ahli sejarah mencatat bahwa kesadaran itu terutama sekali muncul ketika Napoleon Bonaparte menduduki Mesir pada tahun 1789 M. Kejatuhan mesir ini menginsafkan umat Islam betapa lemahnya mereka dan betapa di Dunia Barat telah timbul peradaban baru yang lebih tinggi dan merupakan ancaman bagi Dunia Islam. Para raja dan pemuka-pemuka Islam mulai berpikir bagaimana meningkatakan mutu dan kekuatan umat islam kembali. Dari sinilah kemudian muncul gagasan dan gerakan pembaharuan dalam islam, baik dibidang pendidikan, ekonomi, militer, sosial, dan gerakan intelektual lainnya.
Gerakan pembaharuan ini cukup berpengaruh pula terhadap perkembangan fiqih. Banyak di antara pembaharuan itu juga adalah ulama-ulama yang berperan dalam perkembangan fiqih itu sendiri. Mereka berseru agar umat islam meninggalkan taklid dan kembali kepada Al-Qur’an dan hadist-mengikuti jejak para ulamadi masa sahabat dan tabi’in terdahulu. Mereka inilah disebut golongan salaf seperti Muhammad Abdul Wahab di Saudi Arabia, Muhammad Al-Sanusi di Libya dan Maroko, Jamal Al-Din Al-Afghani, Muhammad Abduh, Muhammad asyid Rida, dimesir, dan lain sebagainya.[15]

b.      Sejarah Usul Fiqh
Secara garis besar perkembangan Ushul Fiqh melalui 3 periode yaitu:
1.      Zaman Rasulullah
Di zaman Rasulullah SAW sumber hukum Islam hanya dua, yaitu Al-Quran dan Assunnah. Apabila suatu kasus terjadi, Nabi SAW menunggu turunnya wahyu yang menjelaskan hukum kasus tersebut. Apabila wahyu tidak turun, maka Rauslullah SAW menetapkan hukum kasus tersebut melalui sabdanya, yang kemudian dikenal dengan hadits atau sunnah.
Pada masa Nabi Muhammad masih hidup, seluruh permasalahan fiqih (hukum Islam) dikembalikan kepada Rasul. Pada masa ini dapat dikatakan bahwa sumber fiqih adalah wahyu Allah SWT. Namun demikian juga terdapat usaha dari beberapa sahabat yang menggunakan pendapatnya dalam menentukan keputusan hukum. Hal ini didasarkan pada Hadis muadz bin Jabbal sewaktu beliau diutus oleh Rasul .[16] Sebelum berangkat, Nabi bertanya kepada Muadz:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ كَيْفَ تَقْضِي فَقَالَ أَقْضِي بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَجْتَهِدُ رَأْيِي قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم

“Sesungguhnya Rasulullah Saw mengutus Mu’adz ke Yaman. Kemudian Nabi bertanya kepada Muadz bin Jabbal: Bagaimana engkau akan memutuskan persoalan?, ia menjawab: akan saya putuskan berdasarkan Kitab Allah (al-Quran), Nabi bertanya: kalau tidak engkau temukan di dalam Kitabullah?, ia jawab: akan saya putuskan berdasarkan Sunnah Rasul SAW, Nabi bertanya lagi: kalau tidak engkau temukan di dalam Sunnah Rasul?, ia menjawab: saya akan berijtihad dengan penalaranku, maka Nabi bersabda: Segala puji bagi Allah yang telah memberi Taufiq atas diri utusan Rasulullah SAW”. (HR. Tirmizi).
Ushul Fiqih secara teori telah digunakan oleh beberapa sahabat, walaupun pada saat itu Ushul Fiqih masih belum menjadi nama keilmuan tertentu. Salah satu teori Ushul Fiqih adalah, jika terdapat permasalahan yang membutuhkan kepastian hukum, maka pertama adalah mencari jawaban keputusannya di dalam al-Quran, kemudian Hadis. Jika dari kedua sumber hukum Islam tersebut tidak ditemukan maka dapat berijtihad.[17]
Dorongan untuk melakukan ijtihad itu tersirat juga dalam hadits Nabi yang menjelaskan tentang pahala yang diperoleh seseorang yang melakukan ijtihad sebagai upaya yang sungguh-sungguh dalam mencurahkan pemikiran baik hasil usahanya benar atau salah.
Dalam beberapa kasus, Rasulullah SAW juga menggunakan qiyas ketika menjawab pertanyaan para sahabat. Misalnya ketika menjawab pertanyaan Umar Ibn Khatab tentang batal atau tidaknya puasa seseorang yang mencium istrinya.[18] Rasulullah SAW bersabda :
“Apabila kamu berkumur-kumur dalam keadaan puasa, apakah puasamu batal?” Umar menjawab:”Tidak apa-apa” (tidak batal). Rasulullah kemudian bersabda “maka teruskan puasamu.”(HR al-Bukhari, muslim, dan Abu Dawud).
Hadits ini mengidentifikasikan kepada kita bahwa Rasulullah SAW jelas telah menggunakan qiyas dalam menetapkan hukumnya, yaitu dengan mengqiyaskan tidak batalnya seseorang yang sedang berpuasa karena mencium istrinya sebagaimana tidak batalnya puasa karena berkumur-kumur.[19]

2.      Zaman sahabat
Setelah wafatnya Rasulullah, maka yang berperan besar dalam pembentukan hukum islam adalah para sahabat nabi. Periode ini dimulai pada tahun 11 H sampai pertengahan abad 50 H. Meninggalnya Rasulullah memunculkan tantangan bagi para sahabat. Munculnya kasus-kasus baru menuntut sahabat untuk memecahkan hukum dengan kemampuan mereka atau dengan fasilitas khalifah. Sebagian sahabat sudah dikenal memiliki kelebihan di bidang hukum, di antaranya Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, Abdullah Ibnu Mas’ud, Abdullah Ibn Abbas, dan Abdullah bin Umar. Karir mereka berfatwa sebagian telah dimulai pada masa Rasulullah sendiri. Pada era sahabat ini digunakan beberapa cara baru untuk pemecahan hukum, di antaranya ijma sahabat dan maslahat mursalah.[20]
Pertama, khalifah (khulafa’ rasyidun) biasa melakukan musyawarah untuk mencari kesepakatan bersama tentang persoalan hukum. Musyawarah tersebut diikuti oleh para sahabat yang ahli dalam bidang hukum. Keputusan musywarah tersebut biasanya diikuti oleh para sahabat yang lain sehingga memunculkan kesepakatan sahabat. Itulah momentum lahirnya ijma’ sahabat, yang dikemudian hari diakui oleh sebagian ulama, khususnya oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan pengikutnya sebagai ijma yang paling bisa diterima.
Kedua, sahabat mempergunakan pertimbangan akal (ra’yu), yang berupa qiyas dan maslahah. Penggunaan ra’yu (nalar) untuk mencari pemecahan hukum dengan qiyas dilakukan untuk menjawab kasus-kasus baru yang belum muncul pada masa Rasulullah. Qiyas dilakukan dengan mencarikan kasus-kasus baru contoh pemecahan hukum yang sama dan kemudian hukumnya disamakan.

3.      Zaman tabi’in
Pada masa ini juga semakin banyak terjadi perbedaan dan perdebatan antara para ulama mengenai hasil ijtihad, dalil dan jalan-jalan yang ditempuhnya. Perbedaan dan perdebatan tersebut, bukan saja antara ulama satu daerah dengan daerah yang lain, tetapi juga antara para ulama yang sama-sama tinggal dalam satu daerah.Kenyataan-kenyataan di atas mendorong para ulama untuk menyusun kaidah-kaidah syari’ah yakni kaidah-kaidah yang bertalian dengan tujuan dan dasar-dasar syara’ dalam menetapkan hukum dalam berijtihad.[21]

D.    Kegunaan Fiqh Dan Usul Fiqh

Kegunaan utama ushul fiqh adalah untuk mengetahui kaidah-kaidah yang bersifat kulli (umum) dan teori-teori yang terkait dengannya untuk diterapkan pada dalil-dalil tafsili (terperinci) sehinggan dapat diistinbathkan hukum syara’ yang di tunjukkannya. Dengan ushul fiqh dapat dapat dicarikan jalan keluar menyelesaikan dalil-dalil yang kelihatan bertentangan satu sama lain.
Sementara kegunaan utama fiqh untuk dapat menerapkan hukum syara’ terhadap segala perbuatan dan perkataaan mukallaf. Fiqh  hukum syara’ terhadap segala perbuatan dan perkataaan mukallaf. Fiqh merupakan rujukan bagi hakim dalam menetapakan putusannya dan menjadi pedoman bagi mufti dalam mengeluarkan fatwa. Bahkan fiqh menjadi petunjuk berharaga bagi setiap mukallaf dalam menetapkan hukum perkataan dan perbuatannya sehari-hari.


E.     Kompponen Hukum Syar’i

Hukmu syara’ adalah seperangkat peraturan berdasarkan ketentuan Allah tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku serta mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.

1.      Al-Hakim
Hakim adalah Pembuat hukmu (syar’i). dalam pengertian Islam adalah Allah SWT. Dia menciptakan manusia di atas bumi ini dan Dia pula yang menetapkan aturan-aturan bagi kehidupan manusia, baik dalam hubungannya dengan kepentingan hidup di dunia maupun untuk kepentingan hidup di akhirat; baik aturan yang menyangkut hubungan manusia dengan Allah, maupun hubungan manusia dengan sesamanya dan alam sekitarnya.
Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa pembuat hukmu (syar’i) satu-satunya bagi umat Islam adalah Allah. Sebagaimana ditegaskan firman Allah dalam surat al-An’am: 57
Artinya :  “Katakanlah: "Sesungguhnya aku berada di atas hujjah yang nyata (Al Quran) dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. tidak ada padaku apa (azab) yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya. menetapkan hukmu itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia pemberi keputusan yang paling baik". (QS. Al-An’am : 57).

2.      Al-Hukmu
Definisi Hukmu menurut ahli usul fiqh adalah Khithab (doktrin) Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk tuntutan, pilihan atau penetapan. Sedangkan menurut ahli fiqih (Fuqaha) adalah suatu karakter (sifat) yang merupakan iplikasi dari khithab tersebut.[22]
Dalam pengertian hukmu, terdapat perbedaan terminologi, para ahli ushul fiqh menjadikan hukmu sebagai ilmu tentang khithab al-Syari’, yang menuntut mukallaf untuk berbuat atau menyuruh memilih antara berbuat atau tidak, atau khithab itu menjadi sebab, syarat atau penghalang atas suatu perbuatannya.
Adapun menurut ahli fiqh, hukmu itu adalah suatu implikasi dari khithab, seperti halnya kewajiban melaksanakan shalat, keharaman melakukan perzinahan. Kemakruhan jual beli pada waktu adzan berkumandang, pembolehan berburu setelah melakukan ihram.Perbedaan dalam terminologi ini tidak memiliki implikasi praktis.
Dari definisi tersebut, jelas bahwa hukmu terbagi menjadi dua bagian, yaitu: Hukmu Taklifi dan Hukmu Wadl’i.
a.       Hukmu Taklifi : hukmu yang berupa titah Allah yang mengandung beban bagi orang mukallaf, baik beban itu berupa tuntutan untuk mengerjakannya, meninggalkannya atau memilih mengerjakannya atau tidak mengerjakannya.[23]
Hukmu taklifi disini menurut jumhur ulama’ dibagi menjadi lima bagian:
·         Al-Iijab (Wajib)
·         An-Nadab (Sunnah)
·         At-Tahrim (Haram)
·         Al-Karohah (Makruh)
·         Al-Ibahah (Mubah)
b.      Hukmu Wadl’i : hukmu tuhan yang berhubungan dengan sesuatu yang menjadi alamat/tanda-tanda yang menentukan ada atau tidak adanya hukmu taklifi, atau dengan kata lain sesuatu yang mengakibatkan ada tidaknya hukmu taklifi.
Hukmu taklifi disini meliputi:[24]
·         Sabab : adalah suatu sifat/keadaan yang karena adanya menjadi sebab timbulnya hukmu taklifi.
·         Syarat : adalah sesuatu yang harus ada untuk terjadinya/adanya hukmu taklifi, jika syarat itu tidak ada maka hukmu taklifi menjadi tidak ada.
·         Mani’ : adalah sesuatu yang menjadi penghalang adanya hukmu taklifi.
3.      Al-Mahkum
Yang dimaksud dengan mahkum adalah perbuatan yang dihukumi. Dalam hal ini mahkum tersebut adalah segala perbuatan yang dilakukan oleh seorang mukallaf. Jadi perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mukallaf tidak dikenai hukum, misalnya perbuatan anak kecil, orang gila ataupun orang yang sama sekali tidak mengerti peraturan syari’at.[25]
Adapun syarat-syarat untuk suatu perbuatan sebagai objek hukum menurut para ahli Ushul Fiqh adalah sebagai berikut:
·         Perbuatan itu sah dan jelas adanya : tidak mungkin memberatkan seseorang melakukan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan seperti mengecat langit.
·         Perbuatan itu tertentu adanya dan dapat diketahui oleh orang yang akan mengerjakan serta dapat dibedakan dengan perbuatan lainnya.
·         Perbuatan itu sesuatu yang mungkin dilakukan oleh mukallaf dan berada dalam kemampuannya untuk melakukannya.
·         Perbuatan itu harus diketahui adalah merupakan perintah Allah SWT. Sehingga jelas kemana tujuan kepatuhannya.
Dari syarat-syarat di atas timbul beberapa cabang masalah: “kemampuan mengerjakan adalah syarat pembebanan, maka tak ada pembebanan atas sesuatu yang tidak mungkin dikerjakan”. Dan perbuatan yang tidak mungkin dikerjakan tersebut dapat disebabkan oleh halangan (mani’) yang  dibagi menjadi dua bagian:[26]
·         Al-Mustahil Li Dzatihi (yang mustahil karena dzatnya)
·         Al-Mustahil Li Amrin Kharij (yang mustahil karena faktor eksternal).

4.      Al-Mahkum ‘Alaihi
Mahkum alaihi adalah orang yang dibebani hukum (subjek hukum), yakni mukallaf (orang yang sudah mencapai akil balig, sehat rohani, islam dan sudah sampai da’wah syariat kepadanya)[27]. Dengan demikian orang-orang yang tidak memenuhi kriteria diatas tidak terbebani hukum.
Dengan demikian Subjek hukum atau pelaku hukum (mukallaf) ialah orang-orang yang dituntut oleh Allah untuk berbuat, dan segala tingkah lakunya telah diperhitungkan berdasarkan tuntutan Allah.
Adapun syarat-syarat taklif atas subjek hukum, adalah sebagai berikut:
·         Ia memahami atau mengetahui titah Allah tersebut yang menyatakan bahwa ia terkena tuntutan dari Allah.
·         Ia telah mampu menerima beban taklif atau beban hukum.
·         Ahliyah al-Ada Kamilah atau cakap berbuat hukum secara sempurna, yaitu manusia yang telah mencapai usia dewasa.
Ketika orang sudah mencapai usia baligh (mukallaf), maka baginya telah sempurna hak dan keahliannya. Akan tetapi pada fase ini sering timbul permasalahan-permasalahan (penghalang) yang dapat menghalangi hak dan keahliannya.
Penghalang keahlian ini dibagi menjadi dua macam: Pertama : Awaridh Samawiyah, yakni penghalang yang datangnya bukan dari manusia dan bukan pula dari kemauannya. Seperti Al-Junun (gila), Al-‘Atah (dungu/idiot), An-Nisyam (lupa), An-Naum (tidur), Al-Ighmaa’ (pingsan), Al-Maradh (sakit), haid/nifas, Al-Maut (mati). Kedua : Awridh Muktasabah, yakni penghalang yang terjadi dengan kehendak manusia, baik dirinya sendiri ataupun dari luar dirinya. Seperti: Al-Sakr (mabuk), Al-Hazl (Bergurau.main-main), As-Safah (Bodoh), Al-Safar (perjalanan), Al-Khatha’ (kekeliruan), Al-Ikrah (paksaan).[28]








BAB III PENUTUP

Kesimpulan


1.      Fiqh adalah Sekumpulan hukum syara’ yang berhubungan dengan perbuatan yang diketahui melalui dalil-dalilnya yang terperinci dan dihasilkan dengan jalan ijtihad. Sedangkan Ushul fiqh adalah ilmu kaidah-kaidah dan pembahasan-pembahasannya yang merupakan cara untuk menemukan hukum-hukum syara yang amaliah dari dalil-dalilnya yang terperinci. Ushul fiqh mengkaji hukum-hukum syara’ yang meliputi tuntunan berbuat, meninggalkan. Kajian Fiqh adalah semua perbuataan mukallaf yang berkaitan dengan hukum syara’, yang membahas tentang seluk beluk hukum-hukum islam dan yang ada hubungannya dengan tindakan mukallaf.
2.      Kegunaan utama ilmu ini adalah untuk mengeathui kaidah-kaidah yang bersifat kulli (umum) dan teori-teori yang terkait dengannya untuk diterapkan pada dalil-dalil tafsili (terperinci) sehingga dapat di istinbathkan hukum syara’yang ditunjukkan. Dan dengan ushul fiqh dapat dicarikan jalan keluar menyelesaikan dalil-dalil yang kelihatan bertentangan satu sama lain. Dan juga kegunaannya dapat menerapkan hukum syara’ terhadap segala perbuatan dan perkataan mukallaf, yang merupakan rujukan bagi hakim dalam menetapkan keputusannya dan menjadi pedoman bagi mufti dalam mengeluarkan fatwa. Bahkan fiqh menjadi petunjuk berharga bagi setiap mukallaf dalam menetapkan hukum perktaaan dan perbuatannya sehari-hari.
3.      Al-Hakim : adalah Pembuat hukum (syar’i). dalam pengertian Islam adalah Allah SWT.
4.      Al-Hukmu : menurut ahli usul fiqh adalah Khithab (doktrin) Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk tuntutan, pilihan atau penetapan.Dari definisi tersebut, jelas bahwa hukum terbagi menjadi dua bagian, yaitu: Hukum Taklifi dan Hukum Wadl’i.
Hukum Taklifi:
·         Al-Iijab (Wajib)
·          An-Nadab (Sunnah)
·         At-Tahrim (Haram)
·         Al-Karohah (Makruh)
·         Al-Ibahah (Mubah)
Hukum Wadl’i:
·         Sabab
·          Syarat
·          Mani’
5.      Al-Mahkum: adalah perbuatan yang dihukumi. Penghalang keahlian mukallaf dibagi menjadi dua:
·         Al-Mustahil Li Dzatihi (yang mustahil karena dzatnya)
·         Al-Mustahil Li Amrin Kharij (yang mustahil karena faktor eksternal)
6.      Mahkum ‘Alaihi : adalah orang yang dibebani hukum (subjek hukum), yakni mukallaf (orang yang sudah mencapai akil balig, sehat rohani, islam dan sudah sampai da’wah syariat kepadanya).
















DAFTAR PUSTAKA


Abdul Wahhab Khallaf, Kaidah-kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fikih Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002
Aliddin Koto, Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqh Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. 3, 2004
Dedi rohayana, ilmu Ushul fiqih (pekalongan: STAIN Press, 2006)
Rachmat Syafe’I, MA.  Ilmu ushul fiqh, Pustaka Setia. 2015 cet-5
Syaikh Muhammad Al-Khudhari Biek, Ushul Fiqih, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007)
Zen Amiruddin, Ushul Fiqih, Cet-1 (Surabaya: eL-Kaf, 2006)









[1] Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin, ushul fiqh. Hal. 1
[2] Prof. Dr. Rachmat Syafe’I, MA.  Ilmu ushul fiqh. Hal. 18
[3] Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin, ushul fiqh. Hal. 5
[4] Ibid. hal. 41
[5] Ibid.. Hal. 42
[6] Ade Dedi rohayana, ilmu Ushul fiqih (pekalongan: STAIN Press, 2006) hal.10
[7] Ibid,hal.11
[8] Prof..Dr.H. Aliddin Koto, Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqh, hal 14
[9] Ibid. hal. 15
[10] Ibid. hal. 16
[11] Abdul Wahhab Khallaf, Kaidah-kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fikih, hal.6
[12] Prof..Dr.H. Aliddin Koto, Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqh, hal 18
[13] Ibid. hal. 21
[14] Ibid. hal. 23
[15] Ibid. hal. 24
[16] Prof.Dr.H. Alaiddin Koto,Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqh, hal.29
[17] Abdul Wahhab Khallaf, Kaidah-kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fikih, hal.11
[18] Ibid. hal.11
[19] Rahmat Syafi’i, Ilmu Ushul Fiqih. Hal 330
[20] Abdul Wahhab Khallaf, Kaidah-kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fikih, hal 110
[21] Prof.Dr.H. Alaiddin Koto,Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqh. hal.32
[22] Syaikh Muhammad Al-Khudhari Biek, Ushul Fiqih, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm,. 33.
[23] Zen Amiruddin, Ushul Fiqih, Cet-1 (Surabaya: eL-Kaf, 2006), hlm,. 25.
[24] Ibid, hlm,. 33.
[25] Ibid. hlm. 36.
[26] Syaikh Muhammad Al-Khudhari Biek, Ushul Fiqih, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm,. 152-153.
[27] Zen Amiruddin, Ushul Fiqih, Cet-1 (Surabaya: eL-Kaf, 2006), hlm,. 36.
[28] Syaikh Muhammad Al-Khudhari Biek, Ushul Fiqih, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007)


Maaf makalahnya berantakan, bagi yang ingin download silahkan : Disini atau Disini
Password rar : www.mahfudrm.xyz


Pencarian Terkait : MAKALAH FIQH DAN USUL FIQH Ruang Lingkup Fiqh dan Ushul Fiqh, Sejarah Perkembangan Fiqh, Komponen Hukum Syar'i.